Tiga Isu Ini Segera Dibahas dalam Rapat Pengurus Harian KMB

Acara Gerak Jalan Santai dan Tolak Kerusuhan di GOR Sempaja Samarinda, Minggu 23 Juni 2019, dengan Tema:  Samàrinda Bersatu Menuju  Indonesia Damai,

Tiga isu ini  bergulir di lingkungan pengurus dan anggota DPP KMB Kaltim. Pertama, soal rencana pembangunan Sopogodang atau gedung pertemuan halak Batak, kedua tentang rencana rapat kerja KMB se-Kaltim dan ketiga soal pendirian "sayap-sayap" organisasi seperti koperasi, lembaga bantuan hukum (LBH) dan organisasi kepemudaan KMB.

Rencana rapat pengurus harian awalnya sudah dirancang Senin, 24 Juni 2019 lalu. Namun, tak bisa direaliasikan karena Ketua Umum KMB Kaltim, Janri Manro Samosir, masih di luar kota. Ketua Harian KMB Kaltim Nixson Butarbutar akhirnya setuju untuk menjdwal ulang rapat sampai Ketua Umum kembali di Samarinda.

"Saya ada jadwal lagi untuk Minggu malam," ucap Nixson Butarbutar yang juga anggota DPRD Kaltim itu. Minggu malam dimaksud tanggal 30 Juni 2019.

Apa saja yang penting dibahas?

Pertama soal rencana pembangunan Sopogodang yang telah bergulir lama dan belum bisa direalisasikan. Akhir 2018 lalu setelah Nixson Butarbutar duduk sebagai anggota DPRD Kaltim melalui PAW (Pengganti Antar Waktu) Partai Hanura, terlontar gagasan untuk mengusulkan bangunan gedung itu ke APBD Kaltim.

Persoalannya, KMB Kaltim harus lebih dulu memiliki tanah yang kemudian akan dibangun gedung dengan dana APBD Kaltim tersebut. Nah, soal tanah ini belum juga terpecahkan, bagaimana caranya agar organisasi bisa memilikinya.

Isu kedua menyangkut rencana rapat kerja KMB se-Kaltim. Pasca kegiatan politik Pemilu 17 April 2019 para pengurus merasa perlu dilakukan rapat kerja, bukan saja sebagai evaluasi kegiatan tapi juga bagaimana rencana-rencana poltik organisasi pada masa mendatang. Apalagi tahun 2020 adalah masa adanya pemilihan bupati/wali kota serentak, di mana di Kaltim ada 8 kabupaten / kota menyelenggarakannya.

Selain soal politik, hal penting yang perlu dibahas pada rapat kerja KMB se-Kaltim adalah mengenai keanggotaan di masing-masing organisasi di kabupaten/kota. Pendataan tentang siapa saja warga Batak yang tinggal di Kaltim perlu dimasukkan dalam data base, dilengkapi dengan data-data keluarga, pekerjaan dan usaha yang menjadi sumber mata pencaharian.

Sementara isu ketiga, mengenai 'sayap-sayap' organisasi KMB yang perlu didirikan. Sayap-sayap itu adalah Koperasi dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Untuk koperasi sudah pernah dicetuskan untuk didirikan, tahun lalu. Namun karena belum jelasnya unit usaha dan juga keanggotaan akhirnya masalah pendirian koperasi belum terealisasi.

Sementara untuk rencana LBH (Lembaga Bantuan Hukum) KMB dirasa penting untuk didirikan, lantaran dibutuhkan untuk membantu anggota dalam perlindungan hukum.

Masih menyangkut 'sayap' organisasi, soal Kepemudaan Batak juga mencuat. Sebab saat ini sudah ada Pemuda-Pemudi Batak KMB, namun perlu dikembangkan secara kelembagaan untuk se-Kalimantan Timur.

Beberapa kali mendapat undangan dari lembaga kemitraan seperti menjadi Satgas saat Idul Fitri, menurut Augustinus Nainggolan, Ketua Seksi Kepemudaan KMB Nauli Samarinda, perlu dipikirkan bagaimana kelengkapan seperti seragam dan lainnya. #