Nalson Tarihoran dalam sebuah acara KMB Kaltim di The New Benakutai Hotel Balikpapan. |
Paska Pemilu 17 April 2019, muncul ide agar KMB Kaltim mengagendakan rapat kerja provinsi (Rakerprov). Tentu, pesertanya adalah semua organisasi 'habatakon' yang ada di sepuluh kabupaten/kota se-Kaltim.
Usulan itu dicetuskan oleh Nelson Tarihoran, salah satu Ketua Ex-officio KMB Kaltim di Balikpapan. Alasan Utama adalah evaluasi atas apa yang sudah dilakukan KMB Kaltim. Terutama terkait perhelatan politik, di mana tingkat keberhasilan 'halak Batak' dalam kontestasi Pemilu sangat rendah. Bahkan, dari 22 caleg yang diumumkan oleh Timsus Caleg KMB Kaltim, kemungkinan hanya ada satu yang tembus ke parlemen.
Nelson juga menyitir adanya caleg Batak di Balikpapan yang lolos ke parlemen. Padahal, bukan termasuk dalam 22 caleg Batak yang masuk daftar Timsus Caleg KMB Kaltim.
Ide Rakerprov cukup bagus. Karena ini memang harus dilakukan setelah 2 tahun organisasi ini berdiri. Organisasi perlu menegakkan kembali pondasi 'habatakan'. Bukan hanya mengevaluasi caleg-caleg Batak, tapi juga program organisasi lainnya.
Dibidang organisasi, saat ini sudah ada 9 anggota organisasi KMB Kaltim. Namun yang menggunakan nama KMB, baru ada di Samarinda dengan nama KMB Nauli, di Tenggarong dengan nama KMB Sri Rejeki Kukar, di Muara Badak dengan nama KMB Muara Badak, KMB Kutai Timur dan yang terbaru adalah KMB Mahakam Ulu.
Selebihnya adalah anggota KMB Kaltim dengan nama yang beda-beda. Karena organisasi Batak di daerah itu sudah lebih dulu ada. KMB pun tak bisa memaksa untuk mengubah namanya.
Di Kabupaten Paser malah belum muncul nama organisasi Batak. Walau, semula sudah ada kabar bahwa di daerah itu sudah ada rapat pembentukan KMB Paser, tapi tidak ada kabar kelanjutannya.
Ke depan, idealnya semua kabupaten dan kota berdiri KMB. Sedangkan organisasi Batak yang sudah terlebih dulu ada, tetap saja. Tidak ada yang terganggu, karena masing-masing punya aturan organisasi sendiri. Sedangkan KMB, akan berusaha bersinergi dengan organisasi Batak yang sudah ada.
Bidang lain yang perlu menjadi perhatian adalah bidang usaha. Sudah ada rencana membentuk Koperasi, tapi terputus di tengah jalan. Jika semua sepakat, maka inilah yang pertama disukseskan agar geliat organisasi semakin baik.
Ada lagi, yakni rencana membangun Rumah Adat Batak yang sering disebut Sopogodang. Sudah ada usulan masuk ke DPRD Kaltim melalui Nixson Butarbutar, anggota DPRD Kaltim yang juga ketua harian KMB Kaltim.
Soal Sopogodang ini, jika dikabulkan melalui dana APBD Kaltim tahun 2020, maka diperlukan persiapan lahan. Pembicaraan soal pengadaan lahan ini selalu terputus, tidak pernah tuntas. Luas lahan yang diperlukan sekitar 5 hektar.
Komposisinya, dari 5 hektar lahan tersebut. Seluas 1 hektar untuk bangunan rumah adat Batak, sedangkan 4 hektar lainnya untuk bangunan pendukung.
Disaat Rapat Kerja Provinsi KMB, mudah-mudahan semua ini bisa dituntaskan. #
Tidak ada komentar:
Posting Komentar