Program Kerja 2017-2022

 

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR 04/DPP-KMB/12/2017

TENTANG PROGRAM KERJA DEWAN PENGURUS PROVINSI KERUKUNAN MASYARAKAT BATAK KALIMANTAN TIMUR (DPP KMB KALTIM) PERIODE 2017-2022

Menimbang:

1.      Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomoe AHU-0015407.AH.01.07 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kerukunan Masyarakat Batak Provinsi Kalimantan Timur.

2.      Surat Keputusan DPP KMB Kaltim Nomor 01/DPP-KMB/10/2017 Tentang Surat Kesepakatan Rapat Pengurus Kerukunan Batak se-Kaltim, pada 23 September 2017.

3.      Adanya persamaan persepsi tokoh-tokoh Batak di 6 kabupaten /kota se-Kaltim, Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur, Kutai Barat, Bontang dan Kutai Kartanegara mengenai pendirian organisasi tingkat provinsi yang menyatukan semua puak Batak.

4.      Rapat pleno ke-2 DPP KMB Kaltim tanggal 9 Desember 2017 mengenai penetapan program-program kerja organisasi.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar KMB Kaltim periode 2017-2022

2. Anggaran Rumah Tangga KMB Kaltim Periode 2017-2022

Memperhatikan:

Peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang organisasi massa dan perkumpulan-perkumpulan.

Memutuskan:

Menetapkan:

1.      Program kerja DPP KMB Kaltim selama 5 tahun (2017-2022), diarahkan dengan 3 indikator keberhasilan sebagai berikut;

1.1.            Mencetak orang Batak di kaltim menjadi legislator / politikus untuk semua level parlemen; Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, DPRD Provinsi Kaltim, DPRD Kabupaten dan Kota.

1.2.            Membangun kawasan KMB Center, sebagai pusat kegiatan 6 puak, perumahan dan kawasan bisnis.

1.3.            Menjaga solidaritas dan soliditas 6 Puak Batak, yakni Mandailing, Karo, Pakpak, Simalungun, Toba, Angkola.

2.      Membentuk Tim Pencarian Dana Organisasi DPP (Dewan Pengurus Provinsi) Kerukunan Masyarakat Batak Kalimantan Timur Periode 2017-2022 yang diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.

3.      Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda, 09 Desember 2017

 JANRI MANRO SAMOSIR                                             CHARLES SIAHAAN

KETUA UMUM                                                                    SEKRETARIS UMUM